Kebijakan Lapas Kelas IIA Pematang Siantar Tutupi Aib, WBP Tandatangani Surat Pernyataan

SIMALUNGUN - Semenjak pihak Lapas Kelas II A Pematang Siantar memindahkan puluhan orang warga binaannya yang dianggap bermasalah, bahkan viral di media sosial dan kini, kembali borok yang ada di lembaga pengayoman itu terkuak.

Informasi diperoleh, kejanggalan aturan yang diterapkan terhadap warga binaan setelah menjalani masa pidananya di Lapas Kelas II A Pematang Siantar, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Jumat (13/10/2022) sekira pukul 09.00 WIB.

Baca juga: Hari Setianto, Terdakwa Kasus Korupsi PT Asabri Divonis 15 Tahun Penjara

"Aneh !!! di dalam penjara kalau semuanya berjalan baik-baik saja bagi warga binaan, kenapa mesti memaksa untuk membuat surat pernyataan tidak akan mengungkapkan apa saja yang terjadi, " ungkap nara sumber melalui sambungan percakapan selular.

Baca juga: Polda Jabar Proses Hukum Bahar Bin Smith Terkait Dugaan Ujaran Kebencian, Ini Yang Dilakukan LEMKAPI

Kejanggalan dimaksud, setiap warga binaan diwajibkan membuat surat pernyataan, bertanda tangan dan bermaterai, tertulis tidak akan mengungkapkan perihal apapun tentang lembaga pengayoman itu.

Baca juga: Dikibusi SH, Akhirnya SF Diringkus Satres Narkoba Polres Simalungun dan Sabu 1.1 Gram Diamankan

"Seperti diintimidasi dan pemaksaan kehendak memuluskan praktik ilegalnya, antara lain, parengkol, peredaran narkotika dan pungli, " terang nara sumber.

Lebih lanjut, nara sumber juga menerangkan, terkait peredaran narkotika di dalam lapas saat ini dikendalikan warga binaan berinisial RS dan warga binaan berinisial YP.

Baca juga: Mohamad Hekal Minta Kebakaran Kilang Pertamina Cilacap Diinvestigasi

"Pengedar sabu-sabu di Blok Cengkeh si RS dan si YP di Blok Ambarita, bang, " sebut nara sumber mengakhiri.

Terpisah, A Sinaga salah seorang aktivis sosial masyarakat menegaskan, perihal tindak tanduk prilaku oknum yang melakukan perbuatan ilegal, tentunya diimbangi dengan peningkatan pengawasan.

Baca juga: Surat Permintaan Klarifikasi pada Sekjen Kemenkes Bocor, Ombudsman RI Berikan Penjelasan

"Kita mendesak agar Kankanwilkumham Provinsi Sumut lebih pro aktif menyikapi dan menindaklanjuti informasi sekecil apapun yang disampaukan masyarakat demi menjaga marwah lembaga yang dipimpinnya, ' tegas A Sinaga.

Sementara, Plt. Kalapas Kelas IIA Pematang Siantar M Taviv dimintai tanggapannya melalui Ka. KPLP Raymond Andika Girsang dalam pesan percakapan selularnya, hingga berita ini dilansir kepada publik enggan menanggapi. (Amry Pasaribu)